Fuady Keulayu Saat Membawakan Hikayat Di Pembukaan Jakarta Biennale 2015. | Foto: Zulham Yusuf

Bitjah Kongsi

Oleh Idrus bin Harun

Saya masih percaya budaya berkesenian di Aceh terus bergeliat sedemikian rupanya dalam proses penemuan identitas terkini kebudayaan. Semangat seniman terwujud dalam kesadaran untuk berkomunitas dan pengorganisasian diri. Banda Aceh dan kota lain di Aceh terus dipacu untuk mengemukakan diri dalam ungkapan seni. Rupa, sastra, film dan seni tradisi saling berkompetisi untuk jadi yang terkuat dan paling berpengaruh dalam menafsir Aceh. Seni, sampai sejauh ini masih paling jujur menafsir keberadaan Aceh, di samping budaya politik Aceh yang tak kalah guncang meredefinisikan Aceh.

Dari Jakarta Biennale 2015, Fuady Keulayu tampil membawakan hikayat secara teatrikal. Di atas panggung pembukaan, Fuady merekonstruksi suasana masa konflik, yang ia pungut dari kepingan memori kolektif kita orang Aceh; trauma perang. Senjata api (mainan), lonceng pos jaga malam, bentakan dan dentuman senjata ia rangkai sepersis mungkin untuk penonton Jakarta. Hikayat berdurasi 18 menit itu ia beri judul, Narasi Scary.

Aceh dalam ingatan Fuady menyerupai museum tempat segala benda dan tak benda dihimpun demi memperpanjang nafas ingatan walau terengah-engah. Betapa pun, secara fisik museum konflik mustahil hadir, mengingat, konflik yang menggunakan senjata sebagai mediumnya terus berlangsung walau dalam kualitas agak menurun.

Tiga dari empat seniman yang diundang ke Jakarta Biennalle 2015, menyuguhkan Aceh dari sudut pandang politik, ekses perang dan maha duka konflik serta bagaimana jurus korporasi didemontrasikan dalam menundukkan penguasa agar pengelolaan SDA Aceh berjalan mulus.

Sementara itu, Din Minimi masih istiqamah menentang atasannya yang kini berkuasa. Gubernur dan wakilnya kian renggang. Partai lokal (juga nasional) miskin terobosan, kaya konflik internal. Budaya politik masih dipanggungkan lewat adegan-adegan perseteruan tiada akhir. Sampai sejauh ini, dalam pergumulan tersebut, politikus sudah ambil ancang-ancang untuk 2017. Aceh seakan dinahkodai oleh dua orang yang berebut kemudi.

Politik boleh memelintir definisi Aceh sesuai iklim kepentingan. Kerja-kerja politik melazimkan itu demi kekuasaan. Namun seni dan seniman juga tidak menerima begitu saja perlakuan pekerja politik. Mereka mulai turun membendungnya dengan kerja-kerja kebudayaan di ruang publik.

Sekelompok orang muda menginisiasi pembacaan puisi keliling rutin tiap bulan. “Kota Puisi” namanya. Mereka menawarkan perspektif lain memahami problem urban dan memuisikannya untuk kemudian dibaca. Puisi memang bukan parlemen yang tangan kuasanya langsung menyentuh permasalahan. Tapi, di tengah menggilanya isi gedung parlemen, puisi menjadi terapi mewaraskan diri. Masyarakat urban melalui kota puisi, dapat membuang mabuk setelah dihipnotis janji-janji.

Menurut aktivis kota puisi, Thayeb Loh Angen dan Muhrain, sejauh ini kota puisi menjalar hingga Lhokseumawe dan Kota Langsa. Dua kota penting di Aceh yang denyutnya hampir setara Banda Aceh.

Sastra mulai menampakkan diri kembali di tengah ruang publik. Tak lagi malu-malu. Mungkin jika kelak sastra di Aceh (khususnya puisi) menjadi medium perubuh kharisma palsu yang dibangun politikus, arena kampanye politik meluntur daya godanya.

Kesadaran untuk berhimpun dan menjalankan roda kebudayaan juga diinisiasi oleh para pegiat seni perfilman di Aceh. Akhir tahun 2015 mereka yang punya minat dalam dunia lensa menggagas sebuah event bernama Aceh Film Festival (AFF). 120 film terkumpul dari peserta seluruh Indonesia dalam bentuk fiksi dan dokumenter. Setelah dikuratori, 5 film fiksi dan 5 dokumenter terseleksi secara ketat. AFF adalah even yang di dalamnya terdapat serangkaian acara seperti pemutaran film yang dibagi dalam dua tema berupa Gampong Film dan Aceh Bak Mata Donya. Disertai pula Komunitas Film Aceh yang dipusatkan di Gampong Lambung, Banda Aceh. Di mana malam puncaknya berlangsung di gedung Sultan Selim.

Anak muda yang saya sebutkan di atas terus memberi pelumas pada mesin kebudayaan agar terus beroperasi. Saya yakin mereka tak terlalu muluk-muluk bercita-cita seperti, misalkan, harus ada surat keputusan (baca: es ka) Gubernur, harus ada landasan teori, rumusan masalah dan sederet alat-alat akademisi yang sebenarnya cuma jadi barang rongsokan dalam kenyataan sehari-hari.

Cita-cita muluk seperti permisalan di atas sedikit banyaknya telah mengakibatkan perpecahan demi perpecahan kian populer di Aceh. Trend bicah kongsi dirayakan riang gembira yang tidak hanya terjadi dalam ranah politik, tapi juga tengah berlaku di ranah seni, budaya, organisasi seni hingga bahkan mungkin tata kelola WC terminal sekalipun.

Kongres Peradaban Aceh (KPA) baru saja kelar dihelat, kongres ini awalnya digagas oleh beberapa pekerja politik, seniman/budayawan plus intelektual Aceh perantauan. Kongres perdana ini membahas eksistensi bahasa lokal Aceh yang mulai memudar saat mengglobalnya dunia. Nasir Jamil (politikus PKS) dan beberapa rekannya mengundurkan diri dari kepanitiaan dengan alasan berseberangan visi.

Saya tidak tahu visi macam mana yang tingkat idealitasnya hingga berhasil membelah kepanitiaan. Wilayah ini agak sulit diterka-terka. “Pecahnya panitia” adalah ‘hasil’ paling menonjol dari kongres ini. Bukankah perpecahan demi perpecahan lumrah terjadi dalam kebudayaan kita. Dan apakah kenyataan ini bisa kita anggap sebagai rahmat? Entahlah![]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *